Articles

Triple Filter dalam Memeriksa Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Triple Filter dalam Memeriksa Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Oleh: Romi Hardhika, S.H. (Hakim PN Tanah Grogot)

Tipiring ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), tipiring diperiksa dengan acara pemeriksaan tipiring.

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyesuaikan jumlah denda pada Pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP yang nilainya sudah tidak relevan dengan laju inflasi serta memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara tipiring. Berikut adalah triple filter atau tiga parameter yang perlu diuji oleh hakim setiap memeriksa berkas perkara tipiring:

1. Apakah nilai barang atau uang yang dialami oleh korban ≤ Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)?

Filter pertama dan yang paling mudah adalah memastikan bahwa nilai barang atau uang yang dialami oleh korban ≤ Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Apabila jawaban filter pertama adalah ya, maka lanjutkan ke filter kedua.

Apabila jawaban filter pertama adalah tidak, maka hakim mengembalikan berkas.

2. Apakah terdakwa didakwa dengan:

a. Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), 384 (penipuan ringan oleh penjual), 407 (perusakan ringan), dan 482 (penadahan ringan) KUHP; atau

b. pasal dengan ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan?

c. delik yang di-juncto-kan dengan Pasal 65 atau 66 KUHP?

Filter pada poin 2a bertujuan untuk memastikan bahwa terdakwa didakwa dengan pasal yang secara limitatif disebutkan sesuai ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perlu ditekankan bahwa ketentuan pasal tersebut tidak hanya mengubah frasa dua ratus lima puluh dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pasal yang secara limitatif telah ditentukan namun juga harus diperhatikan ketentuan pada bagian Penjelasan Umum yang menyatakan: “agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini.” Nah, frasa “pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini” harus dimaknai limitatif hanya untuk Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), 384 (penipuan ringan oleh penjual), 407 (perusakan ringan), dan 482 (penadahan ringan) KUHP sesuai ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Filter pada poin 2b adalah parameter mengenai jenis perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tipiring sesuai ketentuan Pasal 205 KUHAP karena perkara yang memenuhi parameter tipiring tidak hanya terbatas terhadap yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Hakim perlu memperhatikan segi ancaman batas atas pidana penjara atau kurungan selama 3 (tiga) bulan, ancaman batas atas nilai denda sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), maupun secara limitatif disebutkan dalam Pasal 205 KUHAP yaitu penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) walaupun ancaman pidananya lebih dari 3 (tiga) bulan.

Tujuan penyebutan secara limitatif pasal-pasal tertentu dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP adalah untuk menyederhanakan pasal-pasal yang dalam praktik di lapangan sering diajukan dengan dakwaan tindak pidana biasa. Kesimpulannya, terhadap pasal-pasal yang tidak disebutkan dalam ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tetap dapat diajukan dengan acara pemeriksaan tipiring selama memenuhi parameter yang ditentukan dalam Pasal 205 KUHAP. Contoh: Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan terhadap hewan (ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah), Pasal 472 bis KUHP tentang penumpang gelap dalam kapal (ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan), Pasal 531 KUHP tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan (ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah), dll.

Filter pada poin 2c bertujuan untuk memastikan dakwaan tidak melebihi maksimal ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan karena Pasal 65 atau 66 KUHP tentang mengatur pemberatan pidana yang terberat sejumlah sepertiga dalam hal terjadi perbarengan perbuatan (meerdaadsche samenloop)/concursus realis. Contoh: dakwaan Pasal 364 KUHP jo. Pasal 65 KUHP memiliki ancaman pidana 3 bulan + (1/3 x 3 bulan) = 4 bulan.

i. Nilai Kerugian ≤ Rp2.500.000,00 namun Terdakwa Didakwa Bukan dengan Pasal Tipiring

Contoh situasi:

Terdakwa didakwa dengan Pasal 363 angka 1 (pencurian dalam keadaan memberatkan) dengan nilai kerugian yang dialami korban sejumlah Rp1.000.000,00. Karena hakim tidak memperhatikan pasal yang didakwakan oleh penyidik sesuai parameter filter kedua dan hanya melihat nilai kerugian telah memenuhi parameter filter pertama yaitu ≤ Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka hakim menyidangkan perkara tersebut dengan acara pemeriksaan tipiring.

Dalam contoh tersebut telah terjadi kesalahan beracara karena acara pemeriksaan tipiring hanya dapat diterapkan untuk perkara dengan ancaman dengan pidana penjara atau yang memenuhi ketentuan Pasal 205 KUHAP yaitu paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan sedangkan Pasal 363 angka 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Contoh kasus ini berlaku terhadap seluruh pasal yang didakwakan di luar ketentuan limitatif Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta memenuhi parameter Pasal 205 KUHAP.

Selanjutnya timbul pertanyaan apa sikap yang dilakukan hakim apabila penyidik melimpahkan perkara yang tidak memenuhi filter kedua dengan acara pemeriksaan tipiring? Pasal 209 KUHAP menyatakan bahwa panitera baru mencatat perkara di register setelah hakim mengucapkan putusan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa belum terjadi peralihan yuridis dari penyidik ke pengadilan ketika perkara tipiring dilimpahkan hingga nanti putusan dibacakan oleh hakim sehingga pengadilan cukup mengembalikan berkas tersebut secara bawah tangan tanpa mengeluarkan penetapan atau produk apa pun.

ii. Dakwaan Tipiring yang Dilimpahkan Melalui Acara Pemeriksaan Biasa

Bagaimana apabila terjadi situasi a contrario ketika suatu perkara memenuhi parameter tipiring dan didakwa sesuai ketentuan limitatif Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sehingga seharusnya diajukan melalui acara pemeriksaan tipiring namun penuntut umum mengajukan perkara tersebut melalui acara pemeriksaan biasa? Pada prinsipnya hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi dakwaan karena asas dominis litis (penuntut umum sebagai pemilik perkara) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 14, dan Pasal 137 KUHAP maupun menolak untuk memeriksa perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan. Satu-satunya sikap hakim adalah tetap memeriksa perkara tersebut dan menyidangkannya dengan acara biasa karena tidak ada larangan untuk memeriksa perkara yang derajat kualitas pemeriksaannya lebih rendah (acara pemeriksaan tipiring) menjadi lebih tinggi (acara pemeriksaan biasa). Merujuk pendapat M. Yahya Harahap, hal tersebut diperbolehkan karena terdakwa justru mendapatkan keuntungan berupa tambahan waktu dan hak untuk membela diri walaupun bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam Penjelasan Umum PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terutama agar terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan. Yang dilarang adalah memeriksa perkara yang derajat kualitas pemeriksaannya lebih tinggi (acara pemeriksaan biasa) menjadi lebih rendah (acara pemeriksaan tipiring) karena jelas akan merugikan terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan dirinya.

Analogi a contrario dalam acara pemeriksaan di atas dapat pula diterapkan dalam pertimbangan hukum. Misal: seorang terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 angka 5 KUHP (pencurian dalam keadaan memberatkan) dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun namun ternyata yang terbukti dalam persidangan adalah Pasal 364 KUHP (pencurian biasa) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dalam perkara tersebut apakah hakim “terpaksa” harus memutus sesuai dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 363 angka 5 KUHP?

Kaidah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 693 K/Pid/1986 menyatakan bahwa terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang lebih ringan (yang tidak didakwakan) karena dianggap dakwaan yang lebih ringan tersebut sudah ada di dalam dakwaan terhadap delik dengan pemberatan selama perbuatan tersebut serumpun atau sejenis. Intinya, hakim dapat memutus dengan rumpun dakwaan yang lebih ringan selama sesuai dengan fakta persidangan karena hal tersebut menguntungkan terdakwa dan tidak pula melanggar ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. Namun perlu ditegaskan juga bahwa ketentuan tersebut tidak serta merta berlaku secara a contrario misalnya yang didakwakan adalah pencurian ringan namun yang terbukti adalah pencurian dalam keadaan memberatkan. Dalam situasi tersebut hakim tidak dapat memutus perkara dengan dakwaan pencurian dalam keadaan memberatkan namun harus sesuai dengan dakwaan pencurian ringan karena memutus berdasarkan rumpun yang ancaman pidananya lebih tinggi dibandingkan dengan rumpun dakwaan semula pada surat dakwaan akan merugikan terdakwa.

iii. Hakim Dilarang untuk Mengubah Dakwaan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum

Selanjutnya, dalam praktik ternyata dapat terjadi pula situasi setelah hakim membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik maka ia sendirilah yang menentukan apakah perkara merupakan tipiring dan dapat disidangkan dengan acara pemeriksaan tipiring. Contoh: terdakwa didakwa melakukan pencurian biasa namun karena nilai kerugian pada surat dakwaan di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka hakim menentukan bahwa terdakwa cukup disidangkan dengan acara pemeriksaan tipiring. Hal ini jelas merupakan kesalahan fatal dalam hukum acara karena seperti yang telah diuraikan sebelumnya karena: 1) hakim tidak memiliki wewenang untuk mengubah dakwaan sesuai dengan asas dominis litis; dan 2) hakim tidak memiliki dasar hukum untuk memeriksa dakwaan di luar ketentuan pasal yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta memenuhi parameter Pasal 205 KUHAP dengan acara pemeriksaan tipiring. Dalam situasi tersebut satu-satunya opsi bagi hakim adalah tetap memeriksa perkara tersebut dengan acara pemeriksaan biasa namun dapat memutus dengan rumpun dakwaan yang lebih ringan selama rumpun dakwaan yang lebih ringan tersebut sesuai dengan fakta persidangan sesuai kaidah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 693 K/Pid/1986.

iv. Alat Bukti Bukanlah Parameter Acara Pemeriksaan Tipiring

Dalam tindak pidana penganiayaan ringan, penulis tidak sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa apabila dalam berkas perkara dilampirkan visum et repertum maka terdakwa seharusnya terdakwa tidak boleh didakwa dengan Pasal 352 ayat (1) KUHP (penganiayaan ringan). Argumentasi penulis adalah tidak ada satu pun aturan yang menyatakan bahwa alat bukti adalah parameter untuk menentukan jenis acara pemeriksaan. Berikut merupakan parameter untuk menentukan jenis acara pemeriksaan:

1. Bagi acara pemeriksaan biasa: perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya tidak mudah dan sifatnya tidak sederhana;

2. Bagi acara pemeriksaan singkat: perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHP dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana;

3. Bagi acara pemeriksaan tipiring: perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Dari uraian di atas, kembali ditegaskan bahwa alat bukti tidak termasuk parameter untuk menentukan jenis acara pemeriksaan. Parameter untuk menentukan jenis acara pemeriksaan adalah: 1) kompleksitas perkara terkait dengan sifat serta penerapan hukum menurut penuntut umum; 2) ancaman batas atas masa pidana atau nilai denda; dan 3) secara limitatif disebutkan seperti penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) dalam acara pemeriksaan tipiring walaupun ancaman pidananya lebih dari 3 (tiga) bulan.

Sekali lagi, karena hakim tidak boleh mengubah dakwaan penyidik atas kuasa penuntut umum serta adanya ketentuan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara, maka hakim tetap harus mengadili dan memutus dakwaan penganiayaan ringan dengan disertai alat bukti visum et repertum dengan acara pemeriksaan tipiring. Walaupun agak berlebihan karena dalam Penjelasan Pasal 184 KUHAP dinyatakan bahwa dalam acara pemeriksaan tipiring keyakinan hakim sebenarnya cukup hanya didukung dengan satu alat bukti yang sah, namun mengajukan visum et repertum dalam acara pemeriksaan tipiring sama sekali tidak dilarang dan sama sekali tidak ada konsekuensi seperti perubahan hukum acara pemeriksaan.

Apabila jawaban filter kedua adalah ya, maka lanjutkan ke filter ketiga.

Apabila jawaban filter kedua adalah tidak, maka hakim mengembalikan berkas.

3. Apakah terdakwa pelaku tindak pidana yang berulang?

Dalam Pasal 5 ayat (4) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dinyatakan bahwa:

“Pelaku tindak pidana yang berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tidak dapat diberlakukan Acara Pemeriksaan Cepat.”

Dari ketentuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa acara pemeriksaan cepat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP hanya dapat diterapkan terhadap terdakwa yang belum pernah melakukan tindak pidana sedangkan terhadap residivis tidak berlaku ketentuan tersebut.

Apabila jawaban filter ketiga adalah ya, maka hakim memeriksa perkara dengan acara pemeriksaan cepat.

Apabila jawaban filter ketiga adalah tidak, maka hakim mengembalikan berkas.

Pada prinsipnya, sebuah perkara sudah dapat diperiksa dalam acara pemeriksaan cepat sesuai aturan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP jo. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) selama memenuhi filter pertama hingga ketiga secara kumulatif. Selanjutnya, akan dibahas tentang permasalahan mengenai penahanan terdakwa yang walaupun bukan merupakan parameter untuk menentukan jenis acara pemeriksaan namun ia tak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan.

Apakah terdakwa ditahan?

Permasalahan mengenai penahanan kerap menjadi dilematik karena dalam praktik sering terjadi walaupun terdakwa didakwa dengan Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), 384 (penipuan ringan oleh penjual), 407 (perusakan ringan), dan 482 (penadahan ringan) KUHP yang seluruh pasal tersebut ancaman pidananya paling lama adalah tiga bulan namun penyidik tetap melakukan penahanan. Contoh situasi tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam hal:

a. tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

Penjelasan Umum PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP memberikan pedoman sikap hakim apabila menghadapi situasi tersebut adalah segera membebaskan terdakwa dengan tidak mengeluarkan penetapan penahanan oleh karena tidak memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Selanjutnya hakim tetap menyidangkan perkara yang dilimpahkan dengan mengurangi masa penangkapan dan atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP apabila putusan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa; atau─walaupun mungkin nyaris tidak (akan) pernah terjadi─hakim dapat pula menjatuhkan strafmacht di bawah masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa. Dalam hal ternyata durasi strafmacht lebih singkat daripada masa penahanan, maka seseorang dapat meminta ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP dengan alasan ia ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan. Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, dinyatakan ganti rugi termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.

Kesimpulan:

  1. Ada tiga filter yang perlu diuji oleh hakim dalam memeriksa berkas perkara tipiring yaitu: 1) nilai kerugian; 2) jenis dakwaan; dan 3) apakah terdakwa pelaku tindak pidana yang berulang;
  2. Filter kesatu dan kedua merupakan syarat objektif karena berhubungan dengan hukum acara sedangkan filter ketiga merupakan syarat subjektif karena berhubungan dengan subjek perkara (terdakwa);
  3. Hakim perlu mempertimbangkan masa penahanan terdakwa dalam hal penyidik telah terlanjur melakukan penahanan.

Sumber:https://rockrzone.tumblr.com/post/624040873061236736/triple-filter-dalam-memeriksa-berkas-perkara