Reformasi peradilan telah berjalan sejak tahun 2000. Pada masa awal reformasi peradilan, sejarah mencatat besarnya peran serta masyarakat melalui berbagai organisasi non pemerintah dalam mendorong proses reformasi peradilan, baik sebagai pemantau yang kritis maupun sebagai partner peradilan dalam melaksanakan proses perubahan. Selain organisasi non pemerintah, bantuan juga datang dari negara-negara donor yang turut memberikan kontribusi dalam proses perubahan monumental yang tengah berlangsung di lembaga peradilan. Belum pernah dalam sejarah peradilan Indonesia, MA membuka diri sedemikian luas terhadap masukan, kritisi maupun asistensi dari luar.

Pada tahun 2003, Mahkamah Agung telah meluncurkan paket Cetak Biru Pembaruan Peradilan. LeIP secara intensif terlibat dalam proses penyusunan Cetak Biru Peradilan. Cetak Biru ini dapat dikatakan monumental, selain karena dokumen sejenis ini belum pernah ada dalam sejarah peradilan Indonesia, juga karena dokumen ini adalah salah satu bukti mulai diikutsertakannya publik dalam proses pembaruan peradilan. Namun demikian disamping keberadaan Cetak Biru tersebut, baik di kalangan masyarakat maupun peradilan hingga saat ini masih belum memiliki tujuan dan kesepakatan mengenai konsep peradilan yang ideal yang dicita-citakan.